RUU TIPIKOR, Kembalikan Kewenangan KPK Pada Fitrahnya
PERNYATAAN SIKAP KAMMI PUSAT
RUU TIPIKOR, KEMBALIKAN KEWENANGAN KPK PADA FITRAHNYA
KPK adalah amanat reformasi, dan sejak didirikannya pada tahun 2003, tercatat begitu banyak prestasi gemilang yang ditorehkannya dalam menjebloskan para koruptor ke penjara. Aksi-aksi KPK membuat ruang gerak koruptor semakin sempit. Berbagai dukungan pun mengalir untuk semakin mengokohkan posisi KPK. Namun di sisi lain, kehadiran KPK justru menjadi “common enemy” bagi para pejabat dan pengusaha korup yang tidak menginginkan Indonesia bebas dari korupsi.
Kebencian tersebut terlihat dari upaya-upaya sistematis dalam pelemahan-pelemahan KPK belakangan ini. Antara lain: revisi RUU TIPIKOR yang semakin mengurangi kewenangan KPK dalam menindak para koruptor, penetapan status tersangka terhadap dua pimpinan KPK atas dasar yang tidak jelas, serta intervensi pemerintah dengan imenerbitkan Perppu yang kami anggap merusak independensi dan kinerja KPK.
Hari ini (29/09) rencananya RUU Tipikor akan ditetapkan oleh DPR, KAMMI memandang bahwa RUU Tipikor yang akan disahkan masih belum tegas terhadap pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, dengan ini KAMMI menyatakan:
1. Menuntut agar kewenangan KPK tidak direduksi, antara lain kewenangan dalam melakukan penyadapan dan kewenangan untuk penuntutan dalam kasus korupsi yang diselidikinya.
2. Perberat sanksi dan hukuman para koruptor, sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku korupsi.
3. Menolak penyelenggaraan Pengadilan Tipikor di daerah karena dapat berpotensi timbulnya mafia peradilan baru di tingkat daerah yang dapat menghambat pemberantasan korupsi di level kehakiman.
4. Kepolisian dan Kejaksaan harus bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan korupsi agar tidak terjadi kompetisi yang tidak sehat.
5. Mendorong DPR RI untuk menjaga netralitas dan independensi KPK dari intervensi kepentingan pragmatis.
Demikian pernyataan ini kami susun, sebagai bentuk keprihatinan kami atas segala bentuk pelemahan semangat anti korupsi yang tengah terjadi saat ini.
Jakarta, Selasa 29 September 2009
Ketua PP KAMMI Bid. Kebijakan Strategis
Agung Andri, S.Sos, M.Si
Ketua Umum PP KAMMI
Rijalul Imam, S.Hum, M.Si.
CP: Yulia (Humas PP KAMMI/081389774482)
Kamis, 05 November 2009
Selasa, 03 November 2009
VIVAnews - Hampir semua organisasi kemahasiswaan mendukung pembebasan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia akan ikut berperan dengan menggelar aksi besar-besaran.
"Nanti malam akan ada putusan, KAMMI siap menggalang dan memperluas demonstrasi," kata Ketua Umum KAMMI, Rijalul Imam, saat diwawancara VIVAnews melalui telepon, Senin 2 November 2009.
Untuk hari ini, kata Rijalul, Himpunan Mahasiswa Islam versi Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) yang akan diberikan kesempatan berdemonstrasi. "Itu hasil kesepakatan kami untuk menggelar aksi," ujar Rijal.
Tuntutan yang dibawa KAMMI, seperti halnya organisasi mahasiswa lain, adalah, pertama, meminta Presiden jangan lepas tangan soal kasus ini. "Kedua, buat tim independen mengusut Susno Duadji (Kepala Badan Reserse Kriminal Polri)," kata Rijal.
Dan ketiga, KAMMI menuntut Direktur Utama PT Masaro Infokom, Anggoro, dan adiknya, Anggodo, ditahan karena mereka berpotensi lari ke luar Indonesia. "Mereka itu sudah mengakui melakukan penyuapan, lalu mengapa tidak ditangkap?" kata Rijal.
Sabtu, 24 Oktober 2009
KAMMI sebagai bagian dari elemen masyarakat Indonesia menyadari bahwa hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2009 pasca Sebelas Tahun Reformasi adalah hasil dari Demokrasi prosedural yang telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia, dengan hasil keputusan politik lebih dari 60% rakyat Indonesia memberikan kepercayaan kepada SBY–Boediono untuk memimpin bangsa Indonesia selama 5 tahun kedepan.
Kepercayaan masyarakat kepada pasangan SBY- Boediono yang hari ini akan dilantik untuk mulai menjalankan tugas-tugasnya, tentu harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh Presiden & wakil Presiden terpilih. Ada harapan besar yang disematkan oleh rakyat Indonesia dan bahkan seluruh dunia internasional agar Indonesia menjadi kekuatan demokratis baru yang muncul dan memberikan contoh berdemokrasi yang elegan.
Namun, KAMMI juga melihat fakta perimbangan Trias politika saat ini, telah mengalami gejala “Executive heavy”, yang menjadikan tidak adanya fungsi check and balance, sehingga dapat berpotensi menjadikan demokrasi yang telah dibangun 11 tahun reformasi ini set back ke model pemerintahan orde baru yang cenderung otoriter dan represif.
Menyikapi hal tersebut, maka Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Mengapresiasi keputusan politik rakyat mayoritas yang memberikan kepercayaan kepada SBY-Boediono untuk menjadi Presiden & Wakil Presiden RI periode 2009-2014.
2. Menuntut kepada Presiden & Wakil Presiden terpilih untuk merealisasikan janji-janjinya yang telah merebut hati rakyat di masa kampanye, agar tidak terjadi kebohongan publik.
3. Menuntut DPR-DPD-MPR untuk menjalankan fungsi check and balancing agar kehidupan demokrasi tidak set back ke model pemerintahan orde baru yang otoriter dan represif.
4. Menyerukan masyarakat untuk bersikap kritis agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2009
Ketua Umum PP KAMMI
Rijalul Imam, S.Hum, M.Si.
081220955444
CP:
Amin Sudarsono (Kadep.Kastrat PP KAMMI/081328193554)
Yulia (Kadep.Humas PP KAMMI/081389774482)
Senin, 18 Mei 2009
Sekitar jam 10.00 aku tiba di kampus As Syafiiyah. Suasana kampus sangat hangat meski terlihat sepi. Tampaknya para mahasiswa sedang terlibat UTS. Usai sholah dhuha, perwakilan As Syaifi'yah menyapaku dan menerangkan bahwa teman – teman sudah menunggu kehadiran perwakilan KAMMI UNJ. Sekitar jam 11.30 acara dibuka oleh ketua LDK As Syaifi'iyah. Hadir dalam pertemuan itu ikhwan akhwat BSI dan As Syafi'yah. Meski belum massif agaknya upaya kader KAMMI UNJ di sana patut diacungi jempol. Mereka berani menggagas ide pertemuan pengurus KAMMI UNJ dengan kader LDK se-Jatiwaringin.
Acara berikutnya presentasi KAMMI dari Inggar, Ketua KAMMI UNJ. Selama 30 menit presentasi disajikan seputar KAMMI baik sejarah, gerakan, independensi dan sekilas kegiatan KAMMI. Sesi tanya jawab berjalan sangat seru. Peserta sangat interaktif mengajukan banyak pertanyaan. Kerinduan pada KAMMI sangat membuncah. Tak jarang mereka langsung bertanya secara spesifik seperti bagaimana cara membentuk komisariat dan syarat apa saja untuk bergabung dengan KAMMI. Sungguh suasana mengharukan ketika melihat animo yang besar dari kampus di bawah naungan UNJ ini.
Menjelang dzuhur pertemuan diakhiri. Aku pun segera menunaikan kewajiban kepada Allah. Ketika menjelang pulang sempat berkenalan dengan 2 ikhwan As Syafi'iyah. Sempat berbincang sebentar aku menawarkan mereka bergabung dengan KAMMI. Mereka sangat antusias, meski mengaku sudah bergabung dengan HMI. Dalam perbincangan mereka menyayangkan belum adanya KAMMI yang menyentuh Jatiwaringin. Sebuah bukti betapa KAMMI dibutuhkan di kampus – kampus swasta. Ini juga menjadi PR besar bagi semua elemen KAMMI di Jakarta. Sudah seharusnya KAMMI berani memperluas wilayah garapan dakwahnya.
Saya pun terkenang ungkapan seorang kader KAMMI " Akhi, di kampus negeri KAMMI terkadang dipandang remeh. Kader kita belum terlalu loyal dan menganggap KAMMI prioritas kesekian. Tapi sungguh akh, kerinduan di kampus swasta pada KAMMI amat besar. Sebab hanya KAMMI, gerakan yang berani mengakui diri dan tanpa malu menyebut dirinya sebagai representasi Ikhwanul Muslimin. Maka menyebarlah, ajaklah mereka bergabung. Insya Allah mereka akan menyambut baik kehadiran KAMMI".
Rabu, 22 April 2009
*Inggar Saputra*
Ketua Umum KAMMI Komisariat UNJ 2009
Kehidupan dakwah selalu mempunyai zaman. Tak selamanya zaman yang satu sama dengan zaman yang lain. Tarbiyah Islamiyah juga harus mengalami refleksi atas perjalanan kader dakwah di setiap zamannya. Ketika dakwah belum berkembang, militansi yang kuat mengantarkan kita menjemput calon kader. Kini, kemenangan sudah mulai dirasakan ditandai banyak manusia mencari tarbiyah. Fenomena ini tentu harus dipertahankan di masa mendatang. Kader dakwah bukan lagi Ashabul Kahfi yang mengurung dalam gua, namun ia mulai menebar Islam bagi sesama manusia. Semangat zaman mengantarkan suasana liqa' tarbawi dan kedekatan dengan murrabi/yah selalu dirindukan. Izzah untuk membela Islam mulai tumbuh di dalam hati setiap muslim/ah. Militansi terikat kokoh dalam sebuah halaqah yang diwarnai semangat persaudaraan. Ghirah Islamiah memunculkan semangat saling memberi, bekerja sama dan saling berkorban. Tarbiyah sukses menghiasi jiwa para du'at dan melahirkan tarbiyah imaniyah. Kedisiplinan membuat mereka sangat menyesal bila tidak menghadiri pertemuan pekanan. Tarbiyah seakan ingin mengatakan dirinya sedang menyiapkan pewaris peradaban yang akan menentukan gerakan perubahan negeri ini.
Kemenangan tarbiyah senantiasa melahirkan tantangan baru. Kita dihadapkan pada sebuah proses besar membentuk generasi robbani. Kader yang siap berkorban baik dalam pergumulan ide atau pertempuran bingkai amal. Dakwah ke depan butuh orang yang pintar berkata, mahir beramal, siap bekerja keras dan siap mengemban amanah. Tarbiyah dzatiyah melahirkan pribadi da'i yang unggul dalam ruhiyah. Tarbiyah jamaiyah membentuk kader kokoh dan handal dalam rekrutment. Kelezatan iman dan manisnya ukhuwah sangat indah dirasakan. Ketaatan pada qiyadah dan kesiapan menyambut seruan menjadi harga mahal produk pembinaan tarbiyah. Seperti yang ditegaskan Hasan Al-Banna, "kader yang dibutuhkan dakwah adalah mereka yang aktif bekerja, pemikir, pemberani dan produktif.Refleksi berikut akan mengantarkan kita melihat sejauhmana tarbiyah menjawab tantangan.
Salah satu tantangan berat tarbiyah adalah terciptanya perbedaan pemikiran dan pendapat. Ada yang menginginkan dakwah ini harus kembali ke ashalah. Ada pula yang menginginkan dakwah harus mengalami pengembangan. Kedua pihak merasa berada di jalan yang benar. Padahal ini tidak perlu terjadi sebab ashalah membutuhkan tathawur agar mampu mengikuti perkembangan zaman dan tathawur harus sesuai pedoman yang berlaku agar tetap berada di jalan yang lurus. Janganlah kita seperti kaum yang dimaksud Iqbal "Memang tarbiyah di negeri kita telah mampu menjadikan orang ilmuwan handal, tapi gagal mengenalkan mereka air mata dan hati mereka tentang khusyu". Untuk tetap menjaga keseimbangan kedua hal di atas dibutuhkan tiga lapisan kemanusiaan yaitu hati, lisan dan organ tubuh lainnya.
Tantangan lain yang harus dijawab oleh generasi tarbiyah adalah ukhuwwah. Fenomena kering ukhuwah menjadi potret buram nilai – nilai Islam. Jika dibiarkan maka kerusakan muamalah akan semakin merajalela. Keadaan ini dapat diperbaiki dengan ikatan simpul manusia dalam aktivitas keseharian. Kepekaan ukhuwah lahir ketika muamalah sesama muslim senantiasa terpelihara. Marilah kita bertafakur bagaimana Umar menangis terisak di malam hari karena melihat rakyatnya kelaparan. Khalifah Sulaiman Al Manshur tidak bisa berdiam diri ketika ia mendengar ada seorang muslimah yang teraniaya di Byzantium. Khalifah mengajak rakyat untuk membebaskan wanita tersebut. Lantas di mana ukhuwah kita sekarang???
Tantangan berikutnya adalah kehadiran dakwah dalam bidang politik. Prinsip sekuler Indonesia memandang dakwah dan politik adalah dua hal yang kontradiktif. Tentu saja ini asumsi salah yang bisa diperdebatkan. Bagaimanapun politik sebagai tempat pengambil dan perumus kebijakan bersinergis pada kepentingan umat. Kekuasaan yang dipegang manusia baik akan melahirkan banyak virus kebaikan. Sejarah membuktikan Rasulullah dikenal sebagai pemimpin umat sekaligus pemimpin politik. Sepeninggal Rasulullah kepemimpinan sahabat dan khalifah mengantarkan kekuasaan Islam membentang dari Damaskus sampai Andalusia. Hebatnya tak ada kezaliman terhadap non muslim di setiap negeri yang dikuasai. Justru aturan Islam menciptakan kedamaian. Untuk membentuk umat yang melek politik paling tidak dibutuhkan tiga kesadaran: kesadaran misi (kesadaran terhadap Islam), kesadaran akan fenomena politik yang berkembang dan kesadaran menghadapi peristiwa politik itu sendiri.
Tantangan keempat, kesadaran yang kurang untuk menjadi murrabi. Amal dakwah dipandang produktif bila berhasil melahirkan kader yang menjadi pemegang barisan estafet dakwah. Munculnya para penerus dakwah yang ikut terlibat aktif dalam mengemban amanah dakwah ini menjadi salah satu kunci sukses tersebarnya dakwah. Seorang murrabi membutuhkan motivasi imaniyah, optimisme untuk membina, percaya pada kemampuan diri sendiri dan mampu mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain. Hasan Al Banna memberikan catatan tentang pilar kesuksesan sebagai berikut: kemauan yang kuat, keteladanan, mempersiapkan agenda pertemuan, soliditas personal, arahan adan kontrolling murrabi, metodologi tarbiyah yang shahih dan tepat, penyegaran aktifitas tarbiyah dan saling mendo'akan.
Tantangan kelima, upaya melahirkan kader berkafaah syar'iyah. Sentuhan tarbiyah telah mampu menggerakkan kebekuan umat. Keterampilan umat semakin terlatih dengan adanya keseimbangan penguasaan ilmiah, amaliah dan da'wiah. Kafaah yang harus dimiliki kader ialah interaksi dengan Al – Qur'an, pemenuhan kebutuhan ma'nawiyah dan fikriyah serta kafaah lughawiyah. Kafaah lughawiyah terdiri atas kemampuan pengucapan bahasa Arab yang baik, bekal kosa kata bahasa Arab dan kemampuan menyerap dan merasakan keindahan Al –Qur'an.
Tantangan keenam, berinteraksi tanpa terkontaminasi. Hasan Al Banna berkata: "Kami menginginkan jiwa – jiwa yang hidup, kuat dan tegar. Hati – hati yang baru nan berkibar- kibar. Emosi – emosi yang membara nan menggelora dan ruh – ruh yang memiliki thumuhat, visi yang jauh ke depan yang merenungkan teladan dan tujuan – tujuan yang mulia". Ustadz al – Bahy al – Khuly dalam "Tadzikraat ad Du'aat" mengingatkan kepada seorang al akh yang telah bergabung dalam dakwah ini tetapi masih memiliki kegamangan dan keraguan untuk memikul beban berat mas'uliah dakwah kami berkata : " kenapa kamu ini, tidakkah kamu ingin menjadi da'iah. Sementara kami telah menjelaskan sebagian beban – beban dakwah ini. maka apabila kamu merasa mampu, lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu. dan jikalau tidak, maka sesungguhynya Allah mengabaikan (tidak memperhitungkan) orang – orang semacam kamu. Duduklah bersama barisan orang – orang yang lemah. dan bertakwalah kepada Allah dalam barisan yang berbahaya ini". (hal 208)
Tantangan ketujuh, maisyah dalam kehidupan dakwah seorang kader dakwah. Ada beberapa alasan mengapa bekerja sangat urgen bagi kehidupan da'i. Pertama mencari nafkah sama kedudukanya dengan shalat. Kedua, mencari nafkah itu perintah Allah SWT yang hukumnya wajib. Ketiga, mencari nafkah kedudukannya sama dengan jihad berperang di jalan Allah. Keempat, mencari nafkah itu terhormat dan pekerjaan para Nabiyullah. Kelima, jangan pilih – pilih pekerjaan karena semua pekarjaan baik. Ada tiga masalah para da'i dalam mencari nafkah yaitu kesalahan paradigma, minim skill dan kesempatan. Paradigma berpikir harus diubah bahwa dengan bekerja maka kita juga turut berdakwah. Minim skill dapat diatasi dengan mengikuti kursus. Kesempatan dapat diatasi dengan membengun jaringan pertemanan.
Tantangan ketujuh, pembentukan akhwat haraki. Sosok akhwat yang dibutuhkan dakwah adalah kepepribadian yang khas lagi kuat, berani dan percaya diri, berpikir rasional dan sistematis dan terakhir mempunyai kemandirian. Hasan Al Banna mengingatkan kita agat tidak tergiur kehidupan duniawi. Beliau membuat agenda perubahan dengan tiga tema besar dan dengan 50 butir pasal yang melingkupi semua sektor kehidupan.
Tantangan kedelapan, strategi metarbiyah dan tarbiyah. Banyak kendala yang menghinggapi seorang murrabi. Untuk menjawanb tantangan ini maka diperlukan sinergitas murrabi dan muttarabbi. Sarana diskusi, buku dan kajian dapat turut membantu kesenjangan pemikiran yang ada. Skill yang ada dapat dilatih dnegan mengikuti pelatihan mentor atau daurah murrabi. Untuk menanjamkan spritual sarana muhasabah, tausiah dan memperbanyak membaca Al – Qur'an dapat turut membantu. Satu yang jelas dan pasti adalah perlu adanya penekanan bahwa "Saya sanggup menjadi Murrabi". Adapula strategi IQRA yaitu Inquiry (penyelidikan), Question (bertanya), repeat (mengulangi) dan Action (tindakan/amal).
NASIB PENDIDIKAN INDONESIA PASCA PEMILU 2009
Inggar Saputra
Ketua umum KAMMI Komisariat UNJ 2009-2010
Pesta demokrasi Indonesia sudah di depan mata. Partai politik berbenah diri dan memperbaiki citra agar rakyat memilih. Bendera mereka berkibar di sudut jalan. Pamflet caleg (calon legislatif) bertebaran sehingga makin mengotori keindahan kota. Janji bertebaran tanpa masyarakat mengetahui kontribusi para caleg tersebut. Kunjungan berlabel silaturahmi elit politik menjadi menu manis yang disajikan media massa. Semua bermuara pada satu harapan agar rakyat secara sadar memilih mereka saat pencoblosan nanti. Jangan lagi ada masyarakat yang golput (Golongan putih). Banyak pemilih yang golput tentu akan mengurangi suara mereka. Harapan yang terdengar semu melihat tingginya apatisme masyarakat terhadap partai politik. Ironis memang karena rakyat kembali dibodohi dengan memilih kucing dalam karung. Bagaimana tidak, rakyat kecil masih belum merasakan apa yang diperjuangkan nasib para wakil rakyat di parlemen.
Fenomena pembodohan di atas merupakan kegagalan pendidikan politik. Fungsi partai politik sebagai pusat pendidikan politik ralyat makin dipertanyakan. Kepentingan pragmatis membuat kedudukan pentingnya pendidikan politik semakin rancu. Rasa kekhawatiran itu pula yang menyeret pemikiran kita untuk melihat nasib pendidikan pasca Pemilu 2009. Rakyat tidak lagi merasa aspirasi menikmati pendidikan dapat diwujudkan. Indikatornya dapat dilihat pada masih tingginya buta huruf yang mencapai angka 11,7 juta. Di tengah minimnya angka melek huruf, wakil rakyat justru melegalkan kapitalisme pendidikan. Keputusan mensahkan Undang – Undang Badan Hukum Pendidikan menimbulkan kontroversi. Pemerintah dan DPR sebagai cerminan kualitas partai politik makin menjauhkan harapan rakyat untuk menikmati pendidikan. Tentu jadi pertanyaan besar apa yang selama ini diperjuangkan para wakil rakyat. Kepentingan rakyat diabaikan, berganti kepentingan pribadi. Egoisme pribadi telah membutakan hati nurani. Mereka seakan lupa pada apa yang dulu dijanjikan.
Ruh pendidikan adalah cermin kualitas suatu bangsa. Indonesia sebagai sebuah negara yang sangat kaya menjunjung tinggi pendidikan. Dalam konstitusi dijelaskan pentingnya pendidikan sebagai sarana mencerdaskan bangsa. Sebuah harapan dari founding fathers Indonesia agar terciptanya negara yang sejahtera. Mereka memandang jalan menuju bangsa merdeka dimulai dengan membangun manusia cerdas dan unggul. Pendidikan dipandang sebagai aset strategis dalam mencerdaskan bangsa.
Kita selalu yakin perbaikan nasib pendidikan masih memiliki harapan. Namun melihat realitas tentu tidak semudah membuat teori di atas kertas. Ini dapat terlihat pada program hampir sebagai besar partai politik yang kurang memperhatikan sektor pendidikan. Sektor kebutuhan fundamental rakyat ini masih termarginalkan. Kepentingan ekonomi masih dominan dan masih diprioritaskan di urutan pertama. Realitas ini membuktikan masih kurangnya kesadaran untuk meninggikan angka partisipasi pendidikan di Indonesia. Partisipasi pendidikan terkait persoalan biaya sebagian besar masih ditanggung masyarakat. Pendidikan masih belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kaum berduit secara implisit masih berkuasa dan kaum miskin semakin sulit menjangkau akses pendidikan. Ini bertentangan dengan amanat konstitusi " Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya"(Pasl 31 UUD 1945 versi Amandemen).
Hak rakyat mendapatkan pendidikan bagaikan mimpi kosong. Partai politik agaknya perlu diingatkan pada kesepakatan dunia. Seluruh dunia menyepakati pada Dekalarasi Dakar , Education For All 2015 pada pasal 7 bahwa kita harus berkomitmen untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan anak usia dini dan pendidikan yang komperehensif, khususnya bagi anak – anak yang paling rentan dan kurang beruntung dan menjamin pada tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak – anak dalam keadaan yang sulit dan mereka yang berasal dari minoritas etnis, memiliki akses terhadap dan menyelesaikan, pendidikan dasar wajib yang bebas biaya dan berkualitas baik. (Kompendium : Indonesia Perjanjian, Hukum dan Peraturan menjamin Semua Anak Memperoleh Kesamaan Hak untuk Kualitas Pendidikan dalam Cara Inklusif, Edisi ketiga, 2007).
Terlepas dari problematika yang ada kita masih mempunyai harapan. Sebuah cita – cita sebagaimana tujuan pendidikan yaitu memanusiakan manusia. Itu bisa terjadi ketika perut rakyat sinergis dengan kebijakan elit. Paling tidak ada tiga hal yang bisa dijadikan solusi menghadapi berbagai masalah pendidikan pasca PEMILU 2009. Pertama political will pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Lahirnya UU BHP perlu ditinjau kembali karena akan menghapus nilai – nilai sejarah. Pendidikan bukan milik kaum kaya dan menelantarkan rakyat yang miskin. Pemerataan pendidikan harus dirasakan semua anak Indonesia sehingga tujuan pendidikan tercapai. Kedua mendorong pendidikan sebagai agenda utama partai politik. Prioritas ekonomi tidak akan menyelesaikan masalah bangsa Indonesia. Justru pendidikan sebagai akar solusi bisa membawa Indonesia menuju lebih baik. Ketiga meningkatkan partisipasi pendidikan pendidikan di Indonesia. Kesadaran rakyat harus dibangun bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan murah juga harus terwujud agar rakyat tidak lagi dipusingkan masalah biaya pendidikan yang makin mahal.
Atom Feed (xml)